Pemerintah Kota Ternate terus memperkuat upaya mendorong status Aspiring Geopark Ternate menjadi Geopark Nasional. Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Pembahasan Peninjauan Muatan Rencana Induk dan Kunjungan Lapangan yang berlangsung di Kantor Bappelitbangda Kota Ternate, Rabu (24/6/2026).
Rapat strategis ini dihadiri Direktur Sumber Daya Energi, Mineral, dan Pertambangan Kementerian PPN/Bappenas, Togu Santoso Pardede, Dewan Pakar Komite Nasional Geopark Indonesia (KNGI) Safri Burhanuddin, Kepala Bappelitbangda Kota Ternate, serta jajaran perangkat daerah Pemerintah Kota Ternate dan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
Sekretaris Daerah Kota Ternate, Dr. Rizal Marsaoly, mengatakan pengembangan Geopark Ternate kini memiliki landasan hukum yang semakin kuat setelah terbitnya Keputusan Menteri ESDM Nomor 69.K/GL.01/MEM.G/2025 tentang Penetapan Warisan Geologi (Geoheritage) Kota Ternate.
Melalui keputusan tersebut, Ternate ditetapkan memiliki 19 situs warisan geologi yang bernilai penting, terdiri dari 17 geosite di Pulau Ternate dan dua geosite di Pulau Hiri. Seluruh situs tersebut menjadi aset geologi yang wajib dilindungi dan dikembangkan secara berkelanjutan.
Menurut Rizal, pengembangan Geopark Ternate tidak hanya berfokus pada aspek konservasi alam. Lebih dari itu, geopark diproyeksikan sebagai instrumen pembangunan daerah yang mampu mengintegrasikan potensi geologi, sejarah, dan budaya untuk mendukung sektor pendidikan, penelitian, mitigasi bencana, serta pariwisata berkelanjutan.
“Konsep geopark ini diharapkan dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat melalui penguatan ekonomi kreatif dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal,” ujarnya.
Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari komitmen bersama antara Pemerintah Kota Ternate dan Bappenas yang telah dibangun sejak September 2025. Kehadiran tim Bappenas dan KNGI bertujuan memberikan asistensi, melakukan verifikasi lapangan, serta mendampingi penyusunan dokumen Rencana Induk Pengembangan Geopark Ternate.
Rizal menegaskan dukungan Bappenas sangat penting agar rencana induk yang disusun selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional.
“Kami ingin menghasilkan dokumen yang kuat, realistis, dan dapat diterapkan secara efektif di lapangan,” katanya.
Pemerintah Kota Ternate optimistis, melalui koordinasi lintas sektor dan keterlibatan aktif masyarakat, seluruh hasil peninjauan lapangan dapat mempercepat kesiapan Ternate menuju pengakuan sebagai Geopark Nasional.
Berdasarkan hasil evaluasi awal terhadap rencana induk Geopark Ternate, proses penyempurnaan dokumen akan dilakukan pada awal bulan depan dengan mengakomodasi seluruh masukan dan rekomendasi yang telah diberikan.
Selanjutnya, pada akhir Juli 2026 akan digelar rapat koordinasi lintas sektor yang melibatkan kementerian, lembaga, dan para pemangku kepentingan guna menyelaraskan substansi dokumen rencana induk.
Penyelesaian dokumen Rencana Induk Geopark Ternate ditargetkan rampung pada akhir Agustus 2026. Pada tahap tersebut diharapkan dapat diterbitkan surat rekomendasi atas rencana induk sebagai salah satu syarat penting dalam proses pengajuan dan penguatan kesiapan Ternate menuGeopark Nasional.