Wali Kota Ternate, Dr. H. M. Tauhid Soleman, dijadwalkan akan menyampaikan presentasi rencana aksi Pemerintah Daerah (Pemda) yang bertajuk "Revitalisasi Pemberdayaan Masyarakat dan Potensi Asli Daerah (REMPAH) 2026-2029" pada hari Selasa, 18 November 2025.
Acara ini akan berlangsung di gedung Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) angkatan II tahun 2025.
πΊοΈ Agenda Pelatihan KPPD
KPPD angkatan II tahun 2025 ini diikuti oleh 25 Kepala Daerah terpilih dan diselenggarakan selama kurang lebih 20 hari di Jakarta dan Singapura. Salah satu agenda krusial dalam pelatihan ini adalah presentasi rencana aksi Pemda masing-masing daerah.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kota Ternate, Thamrin Marsaoly, menjelaskan bahwa presentasi yang akan dibawakan Wali Kota Ternate akan merangkum:
3 Tema
8 Sub Tema
9 Perangkat Daerah yang terlibat
Estimasi Anggaran yang dibutuhkan.
π‘ Isu Strategis dan Visi Pembangunan
Thamrin menyoroti bahwa rencana aksi REMPAH fokus pada isu-isu penting, yaitu lingkungan, ekonomi, dan vokasi. Isu-isu ini diklaim sejalan dengan visi dan misi Pemerintahan Andalan Jilid II.
Isu strategis pembangunan daerah yang diusung berorientasi pada:
Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing.
Pertumbuhan ekonomi yang bernilai tambah dan inklusif.
Infrastruktur konektivitas dan layanan dasar yang handal dan merata.
Daya dukung lingkungan, resiliensi bencana, dan perubahan iklim.
Reformasi birokrasi, transformasi tata kelola, dan digitalisasi.
π― 9 Strategi Utama Rencana Aksi
Rencana aksi Wali Kota Ternate untuk periode 2026-2029 mencakup sembilan (9) strategi utama:
Musrenbang Komunitas
Ternate i-PAD (aplikasi daerah)
Mitra Keuangan
Pemberdayaan Disabilitas
OMAMA (Ojeg Makanan Mama)
Agrowisata Loto
Pendidikan Vokasi
Pengelolaan Geopark
Penerangan Jalan
Menurut Thamrin, pelaksanaan kesembilan strategi ini akan mengedepankan sinergi multipihak, melibatkan pemerintah (sebagai regulator), akademisi, sektor bisnis, dan media.